Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)

Abdul, Qadir Jailani (2021) Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali). Diploma thesis, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.

	Text (Cover Abstrak) Skripsi Aqj - Cover Abstrak (no centang).pdf - Published Version Download (612kB)
	Text (BAB 1) SKRIPSI AQJ - bab 1 (no centang).pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (BAB 5) SKRIPSI AQJ - bab 5 ( no centang).pdf - Published Version Download (189kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) SKRIPSI AQJ - Daftar Pustaka ( no centang).pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) SKRIPSI AQJ full text (no centang).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus yang terjadi pada masyarakat Bali, khususnya di daerah Buleleng. Bahwasanya ada sebagian tokoh masyarakat Buleleng melarang mualaf menjadi wali akad nikah dalam sebuah pernikahan. Maka penulis akan meneliti tentang apa landasan Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyaraat Buleleng Bali?. Serta bagaimana Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyaraat Buleleng Bali perspektif mazhab Syafi’i?
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi, wawancara. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu memahami kasus sosial dengan pemahaman yang medalam dan gambaran holistik. Pendekatan kualitatif bermakna metode analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis ataupun lisan dari penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; Landasan tokoh masyarakat melarang mualaf menjadi wali akad nikah dalam sebuah pernikahan yaitu merujuk kepada tradisi yang mana memang sudah dijaga oleh masyarakat Bali yang disebut menyamabraye. Larangan mualaf menjadi wali akad nikah pada pernikahan masyarakat Buleleng Bali dalam perspektif mazhab Syafi’i tidak dapat dibenarkan, atau tidak sesuai dengan pandangan mazhab Syafi’i.

Actions (login required)

View Item