PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda)

Abdul Rizal, Bauw (2021) PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda). Diploma thesis, Institut Kh Abdul Chalim.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (59kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (966kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan
identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dengan studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
1203/Pdt.G/2018/PA.Sda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut, menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan
perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, serta menjelaskan akibat hukum pembatalan
perkawinan terhadap status suami-istri, anak, dan harta benda bersama. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, PP No.
9 Tahun 1975, dan Putusan PA Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda, serta bahan hukum sekunder
berupa buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan teori hukum
dan praktik yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan
poligami merupakan pelanggaran terhadap syarat materiil dan formil perkawinan, karena
dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan agama. Tindakan tersebut
mengandung unsur penipuan hukum dan administratif, melanggar asas monogami serta prinsip
kejujuran (shidq) dalam akad nikah. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 KHI,
perkawinan seperti ini termasuk kategori batal demi hukum, karena sejak awal tidak memenuhi
unsur sahnya perkawinan. Implikasi hukum dari pembatalan ini meliputi: status perkawinan
dianggap tidak pernah ada, harta yang diperoleh tidak menjadi harta bersama, dan anak yang lahir
tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
Pemerintah perlu memperkuat verifikasi administrasi perkawinan dan pengawasan izin poligami
agar praktik pemalsuan identitas tidak lagi terjadi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas, Asas Monogami, Kompilasi Hukum Islam.
Subjects:	T Technology > TP Chemical technology
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	S1 HKI IKHAC
Date Deposited:	04 Dec 2025 11:50
Last Modified:	04 Dec 2025 11:50
URI:	http://repository.uac.ac.id/id/eprint/5331

Actions (login required)

View Item