Kajian Yuridis terhadap pelaksanaan Prewedding dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang Ikhtilat (Studi Kasus di Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara)

Fauzan, Ahmad (2025) Kajian Yuridis terhadap pelaksanaan Prewedding dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 Tentang Ikhtilat (Studi Kasus di Gampong Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara). Masters thesis, Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto.

[img] Text
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (387kB)
[img] Text
BAB I.pdf - Published Version

Download (329kB)
[img] Text
BAB VI.pdf - Published Version

Download (237kB)
[img] Text
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version

Download (244kB)
[img] Text
FULL TESIS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas praktik prewedding yang dilakukan oleh pasangan
yang belum menikah secara sah menurut hukum Islam, dengan fokus pada
perspektif yuridis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24
tentang Ikhtilat. Prewedding yang lazimnya dilakukan untuk dokumentasi
pernikahan seringkali mengandung unsur-unsur yang melanggar norma syar’i,
seperti adanya kontak fisik, pose romantis, dan pakaian yang tidak sesuai dengan
ketentuan Islam. Studi ini dilakukan di Gampong Matang Rawa, Kecamatan
Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan wilayah yang memberlakukan
hukum syariat secara formal.
Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, ditemukan bahwa praktik
prewedding oleh pasangan belum menikah dinilai melanggar prinsip-prinsip syariat
Islam dan adat Aceh.
Hasil wawancara dengan tokoh MPU setempat menunjukkan bahwa
aktivitas ini dipandang sebagai bagian dari ikhtilat dan termasuk perbuatan maksiat
yang harus dicegah berdasarkan prinsip sadd al-dzari’ah. Selain itu, terdapat
pengaruh kuat budaya luar yang mendorong praktik ini menjadi tren, meskipun
bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Sebagai solusi, disarankan agar sesi
dokumentasi dilakukan setelah akad nikah untuk menghindari pelanggaran hukum
Islam dan menjaga marwah keluarga serta masyarakat.
Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi dan penguatan pengawasan
oleh aparat dan tokoh masyarakat terhadap fenomena prewedding yang tidak sesuai
syariat, serta pentingnya pelibatan hukum adat dan qanun dalam menjaga moralitas
publik di Aceh.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Prewedding, Ikhtilat, Qanun Aceh, Hukum Islam, Sadd al-Dzari’ah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Magister Hukum Keluarga Islam
Depositing User: s2hki s2hki
Date Deposited: 10 Oct 2025 08:37
Last Modified: 10 Oct 2025 08:37
URI: http://repository.uac.ac.id/id/eprint/4838

Actions (login required)

View Item View Item