Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Putri, Maulida Khasanah (2024) Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr). Diploma thesis, Universitas KH. Abdul Chalim.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Bab 5 Penutup) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung. Harta bersama terbentuk dimulai sejak terjadinya akad perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Adapun jika suatu saat terjadi perceraian, menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sementara menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan bagian harta bersama di luar ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr dan bagaimana perspektif mas}lah}ah Muhammad Sa’id Ramad}a>n al-Bu>t}i atas pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama diluar ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang diperlukan diambil melalui studi pustaka. Data-data tersebut bersumber dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.
Hasil dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa alasan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan tersebut adalah karena pada saat perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung, telah terjadi ketimpangan tanggung jawab dan peran pengelolaan harta oleh salah satu pihak yakni istri yang menanggung beban lebih berat dari pasanganya. Selain itu, setelah terjadinya perceraian penggugat juga tidak pernah menafkahi anaknya yang masih dibawah umur. Sehingga Majelis hakim menetapkan bagian harta yang diperoleh oleh penggugat sebesar 40% dan tergugat 60%. Adapun ditinjau dari konsep mas}lah}ah al-Bu>t}i, maka pembagian harta bersama ini telah selaras dengan konsep mas}lah}ah tersebut. Dapat dilihat dari batasan atau D}awabit} al-Mas}lah}ah menurut al-Bu>t}i, hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim tidak ada yang bertentangan dengan D}awabit} al-Mas}lah}ah tersebut.

Actions (login required)

View Item