Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman pada ayat 10 Surat Al-Mumtahanah)

Dhur, Anni (2021) Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman pada ayat 10 Surat Al-Mumtahanah). Diploma thesis, Institut Pesantren KH Abdul Chalim.

	Text (Cover dan Abstrak) 1 Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (434kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) 2 BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (BAB V Penutup) 3 BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4 Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text 5 Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perjanjian ekstradisi Hudaibiyah merupakan perjanjian antara umat Islam dan suku Quraisy. Perjanjian ini menyepakati pengembalian terhadap orang-orang Makkah yang menyeberang ke Madinah. Setelah perjanjian tersebut disepakati, beberapa muslimah Makkah datang ke Madinah meminta perlindungan kepada Rasulullah. Lalu diturunkan QS. al-Mumtah}anah: 10 yang berupa petunjuk untuk tidak mengembalikan muslimah tersebut kembali ke Makkah. Dalam hubungan internasional, perjanjian ekstradisi berlaku terhadap pengembalian pelaku tindak kejahatan. Sedangkan larangan ekstradisi berlaku terhadap pengungsi, baik itu pengungsi karena faktor alam maupun faktor perbuatan manusia seperti konflik senjata.
Untuk itu digunakan hermeneutika double movement sebagai pisau analasis dalam menjawab kondisi sosio-histori Islam pada masa turunnya QS. al-Mumtah}anah: 10 dan relevansi perjanjian ekstradisi Hudaibiyah di masa sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis Study Kasus yang mengambil sumber dari literature kepustakaan berupa buku, jurnal dan penelitian ilmiah terdahulu yang membahas Perjanjian Hudaibiyah, QS. al-Mumtah}anah:10, Ekstradisi dan Hubungan Internasional.
Analisis perjanjian ekstradisi Hudaibiyah dalam QS. al-Mumtah}anah: 10 dengan pendekatan hermeneutika double movement memberikan pemahaman bahwa terdapat larangan ekstradisi bagi pengungsi yang mencari perlindungan atau suaka. Hal yang sama juga terdapat dalam hak-hak pengungsi pada hubungan internasional, yakni prinsip penghormatan yang berupa; Asas larangan mengusir pengungsi (non-expulsion), Asas larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal (non-refoulment), Non-ekstradisi pesuaka. Istilah ekstradisi berlaku bagi pengungsi karena secara teori realis dalam hubungan internasional pengungsi juga dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena kehadirannya bisa saja tidak sesuai dengan kebijakan oleh sebab itu terdapat larangan ekstradisi terhadap pengungsi. Selain sebagai perlindungan, larangan ekstradisi ini juga merupakan kewaspadaan jika suatu saat pengungsi melakukan perbuatan yang melanggar aturan wilayah setempat, maka mereka akan diamankan sesuai dengan syarat dan ketentuan ditempat mengungsi.

Actions (login required)

View Item