KEPEMILIKAN TANAH AHLI WARIS WNA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH JASSER AUDA’ (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG AGRARIA)

Nur, Awaliah Rezky (2022) KEPEMILIKAN TANAH AHLI WARIS WNA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH JASSER AUDA’ (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG AGRARIA). Diploma thesis, Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (181kB)
	Text (Bab I (Pendahuluan)) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (BAB V (Penutup)) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (78kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (56kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan
Kepemilikan Tanah Ahli Waris WNA Maqa<sid Al-Syari’ah Jasser ‘Auda
(Undang-Undang . Pada penelitian ini juga akan membahas lebih lanjut
mengenai terhalangnya hak waris tanah bagi anak perkawinan anak
campuran pada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 21
ayat 3 ditinjau dari segi Maqa<s}id al-Syari’ah konsep Jasser ‘Audah .
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis
kualitatif dengan pendekatan kualitatif berbasis Perundang-undangan yang
mana sumber datanya berasal dari Undang-undang perkawinan Nomor 16
Tahun 2019 , Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Islam serta arikel, buku dan skripsi
yang mendukung untuk penelitain ini.
Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi dan informasi serta
transportasi mengakibatkan terjadinya pernikahan lintas negara atau yang
biasa disebut dengan perkawinan campuran. Hal ini juga berdampak pada
waris baik dari harta yang di tinggalkan maupun ahli warisnya. Di Indonesia
hukum waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan
adat. Namun, bagaimana jika si ahli waris dari perkawinan campuran ini
berbeda kewarganegaraan dengan orang tuanya. Maka, dari itu akan berlaku
Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 21 ayat 3. Di
dalam undang-undang ini melarang tentang kepemilikan tanah bagi warga
negara asing baik melalui pewarisan dan lain-lain.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya untuk melindungi hak
masyarakat umum dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi, mas}lahah dan
mudaratnya.

Actions (login required)

View Item