Yoga, Saputra (2025) PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN LEMBAH MASURAI KABUPATEN MERANGIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Masters thesis, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.
|
Text (Cover dan Abstrak)
CA.pdf - Published Version Download (353kB) |
|
|
Text (Bab I)
I.pdf - Published Version Download (395kB) |
|
|
Text (Bab VI)
VI.pdf - Published Version Download (245kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DP.pdf - Published Version Download (172kB) |
|
|
Text (Tesis Full)
TESIS FULL YOGA SAPUTRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Perceraian sering kali menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah pemenuhan hak nafkah anak. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah anak adalah kewajiban yang harus tetap dipenuhi oleh ayah, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Lembah Masurai serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi hak tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari mantan pasangan suami istri yang telah bercerai, tokoh agama, dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian di Kecamatan Lembah Masurai tidak diikuti dengan pemenuhan nafkah anak secara rutin oleh pihak ayah. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang, serta tidak adanya kesepakatan tertulis tentang nafkah pascaperceraian. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab ayah terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan peran lembaga keagamaan dalam mendorong pemenuhan hak nafkah anak secara adil dan berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Islam, Tanggung Jawab Ayah |
| Subjects: | T Technology > TP Chemical technology |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | s2hki s2hki |
| Date Deposited: | 22 Oct 2026 10:47 |
| Last Modified: | 22 Oct 2026 10:47 |
| URI: | http://repository.uac.ac.id/id/eprint/7312 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

