ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NO.5684/Pdt.G./2024/PA.Sby)

Ahmad Mursid Efendi, Efendi (2025) ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NO.5684/Pdt.G./2024/PA.Sby). Diploma thesis, Universitas Abdul Chalim.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK-2.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (BAB I (PENDAHULUAN)) BAB I.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (BAB V (PENUTUP)) BAB V.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSIFENDI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami
istri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan abadi. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah
satu faktor yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah tindakan pemalsuan identitas
oleh salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum positif terhadap
pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta menganalisis pertimbangan majelis hakim
dalam Putusan Nomor 5684/Pdt.G./2024/PA.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat keterangan
palsu atau tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
hingga 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta
Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara yang diteliti, Tergugat I terbukti memberikan
informasi palsu dengan menyatakan diri sebagai lajang saat menikahi Tergugat II, padahal masih
dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, hakim
memutuskan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Temuan ini menekankan
pentingnya keabsahan data identitas dalam perkawinan dan perlunya pengawasan administratif oleh
pejabat pencatat nikah agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang merugikan pihak lain.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Positif, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Keputusan Pengadilan.
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BC Logic S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	S1 HKI UAC
Date Deposited:	05 Jul 2026 03:45
Last Modified:	05 Jul 2026 03:45
URI:	http://repository.uac.ac.id/id/eprint/6365

Actions (login required)

View Item