KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI PENEGAK HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NIKAH SIRI DI KUA KECAMATAN PEUKAN BADA ACEH BESAR)

Ridwansyah Putra, Ridwansyah Putra (2026) KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI PENEGAK HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NIKAH SIRI DI KUA KECAMATAN PEUKAN BADA ACEH BESAR). Masters thesis, Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam.

	Text Text (Cover dan Abstrak).pdf - Published Version Download (284kB)
	Text Text (Bab 1 Pendahuluan).pdf - Published Version Download (280kB)
	Text Text (Bab Akhir Penutup).pdf - Published Version Download (118kB)
	Text Text (Daftar Pustaka).pdf - Published Version Download (164kB)
	Text text (Tesis Full).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK
Ridwansyah Putra, 2025. Kantor Urusan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam (Studi Kasus Nikah Siri Di KUA Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar) Tesis, Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto. Pembimbing: Dr. Farida Ulvi Na’imah, M. HI
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Nikah Siri, Hukum Islam, Pencatatan Nikah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penegak hukum Islam dalam menanggulangi praktik pernikahan siri (illegal wedding) di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah gampong, serta observasi dan dokumentasi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Peukan Bada memainkan peran penting dalam upaya pencegahan nikah siri melalui strategi edukatif, preventif, dan kolaboratif. Strategi edukatif dilakukan melalui penyuluhan hukum keluarga dalam forum Bimbingan Perkawinan, pengajian desa, dan kemitraan dengan tokoh agama. Strategi kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah gampong untuk mendorong regulasi sosial yang mewajibkan dokumen nikah resmi sebagai syarat administrasi pelayanan publik. Selain itu, KUA juga menyediakan layanan konsultasi bagi pasangan yang menghadapi kendala administratif. Peran ini menjadikan KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai agen moral dan sosial dalam penegakan hukum Islam.
Adapun praktik nikah siri di Kecamatan Peukan Bada dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan dan literasi hukum yang rendah; (3) faktor sosial budaya yang menempatkan sahnya nikah agama di atas legalitas negara; (4) faktor keagamaan yang disalahpahami; (5) praktik poligami tanpa izin; dan (6) hambatan administratif seperti ketiadaan dokumen dan birokrasi yang dianggap rumit. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan nikah siri tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari lemahnya integrasi sistem sosial, hukum, dan pemahaman agama. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan intersektoral yang melibatkan KUA, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta pemerintah lokal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	A General Works > AI Indexes (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	s2hki s2hki
Date Deposited:	18 Jun 2026 09:42
Last Modified:	18 Jun 2026 09:42
URI:	http://repository.uac.ac.id/id/eprint/6299

Actions (login required)

View Item