Indra Darmawan, Indra Darmawan (2025) PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM, ACEH BESAR DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM. Masters thesis, UNIVERSITAS K.H ABDUL CHALIM MOJOKERTO.
![[img]](http://repository.uac.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER DAN ABSTRAK)
COVER DAN ABSTRAK 1.pdf - Published Version Download (864kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
BAB I.pdf - Published Version Download (758kB) |
|
Text (BAB VI KESIMPULAN DAN SARA)
BAB VI kesimpulan dan saran.pdf - Published Version Download (406kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (323kB) |
|
Text (FULL TEXT THESIS)
indra darmawan 333.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Latar belakang penelitian ini bertumpu pada fenomena sosial yang menunjukkan masih adanya sejumlah kasus pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan dengan wali nasab, baik karena ketiadaan wali, penolakan tanpa alasan syar’i, maupun sebab-sebab lain yang relevan secara hukum. Dalam konteks ini, kehadiran wali hakim menjadi instrumen yuridis dan syar’i yang penting dalam menjamin keberlangsungan pernikahan secara sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi determinan penggunaan wali hakim dalam akad nikah, serta menganalisis peran substantif wali hakim dalam menyelesaikan hambatan perwalian dalam praktik pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan ulama setempat, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan data administratif KUA. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis guna memahami praktik keagamaan dalam bingkai hukum positif dan nilai-nilai syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan wali hakim dalam pernikahan di Kecamatan Darussalam meliputi: (1) ketiadaan wali nasab; (2) penolakan wali tanpa dasar syar’i; (3) status sebagai mualaf; (4) kondisi keluarga broken home; (5) ketidaksahan wali secara hukum; dan (6) keberadaan wali yang tidak diketahui (ghaib). Dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut, wali hakim memainkan peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana kewenangan administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin hak-hak keagamaan dan sosial perempuan. Penetapan wali hakim oleh Kepala KUA dilakukan berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan melalui mekanisme verifikasi serta pembuktian secara administratif yang ketat. Peran ini dijalankan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah untuk memastikan keabsahan pernikahan, menjaga ketertiban sosial, dan menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Dr. M. Chabibi. M.Hum |
| Uncontrolled Keywords: | Wali Hakim, Akad Nikah, Hukum Keluarga Islam, KUA, Maqāṣid al-Syarī‘ah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | s2hki s2hki |
| Date Deposited: | 21 May 2026 11:42 |
| Last Modified: | 21 May 2026 11:42 |
| URI: | http://repository.uac.ac.id/id/eprint/6069 |
Actions (login required)
 |
View Item |